BLT !

Seminggu ini lagi ramai-ramainya pembagian BLT yang kedua. Di semua TV dipertontonkan antrian panjang dan "kericuhan kecil" yang terjadi saat pembagian. Diberitakanbahkan ada kepala desa yang nyaris bunuh diri akibat "tidak kuat" menahan tekanan dari atas-bawah-samping soal siapa2 yang dikategorikan "berhak" menerima rejeki nomplok ini .... hehehe

Dulu saat gw ikutan kuliah persiapan "Kuliah Kerja Nyata" selalu ditekankan soal pemberian "pancing" bukannya "ikan" kepada warga desa dengan segala macam reasoningnya. Setelah sampai di lapangan, ternyata cara untuk mendapatkan simpati yang paling efektif adalah memang pemberian "ikan". Ini gw alami sendiri .... setelah tim kita ngalah memberikan "ikan" terlebih dulu, barulah warga desa bersimpati dan mau mendengarkan "pancing" yang kita berikan. Nah .... !

Pembagian BLT ini mungkin cara paling efektif untuk meredam gejolak yang mungkin terjadi akibat kenaikan gila2an BBM yang mengakibatkan inflasi (see my other post re: BBM) dan untuk mendapatkan simpati bagi pemerintah. Ngga peduli dikritik kiri dan kanan ... "khan gw udah kasih kompensasinya ke kalian ... " heheh. Timbul masalah baru yang ngga kepikir saat keputusan itu dibuat seperti yang gw sebut di atas. Yang jadi korban akhirnya petugas pendata, kepala desa, lurah, camat, RT, RW de el el.

Gw lebih prefer dana tersebut dialokasikan ke sekolah2. Supaya pendidikan jadi murah dan terjangkau oleh masyarakat banyak. Konsep sekolah negeri dan swasta benar2 dioptimalkan. Jumlah sekolah negeri (bersubsidi) diperbanyak dengan biaya terjangkau (lebih bagus gratis ...). Tapi jangan lupa standar pendidikan agar mutu lulusannya ngga memble. Yang punya uang lebih, ngga puas dengan sekolah negeri silakan sekolah ke sekolahan yang lebih mahal (swasta).

Ah, I wished pendidikan di negara kita murah dan terjangkau bagi semua orang. I believe itu basic dari semua hal yang ada. Ketidakberesan kita mengelola pendidikan di negeri ini melahirkan orang-orang yang tidak "kebagian" pendidikan akan semakin tersisih dan berpotensi menjadi sumber masalah/penyakit sosial (pengangguran, kejahatan, kemiskinan, pelacuran, dst.)